Click Here For Free Blog Templates!!!
Blogaholic Designs

Pages

Text-Ads

Rabu, 03 Oktober 2012

Makna Batang Tubuh UUD 1945


 ini tugas PPKn semester 1.



UNDANG-UNDANG DASAR 1945


BAB  I

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal  1 
(1)     Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
(2)     Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. ***
(3)     Negara Indonesia adalah negara hukum.***

Makna: Negara Indonesia merupakan suatu Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dan sebagai negara hukum, memilik kedaulatan yang berada di tangan rakyat dengan berpegang pada Undang-undang Dasar.



BAB  II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal  2 
(1)     Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****
(2)     Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara. 
(3)     Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. 

Makna: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilin Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum agar semua daerah memilik wakil dalam Majelis sehingga dapat dianggap bahwa Majelis telah mewakili rakyat. majelis permusyawaratan rakyat bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun dan semua putusan yang ditetapkan merupakan suara terbanyak.

Pasal  3
(1)     Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar. ***
(2)     Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.***/ ****
(3)     Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.***/****

Makna: Sebagai penjelmaan dari rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD sebab selalu adanya dinamika dalam masyarakat yang memerlukan perubahan dari UUD itu sendiri. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan wakilnya serta berhak memberhentikan Presiden atau wakilnya selama masih dalam masa jabatannya sebagai perwujudan nurani rakyat.


BAB  III

KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA

Pasal  4
(1)  Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
(2)  Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 

Makna: Presiden memegang kekuasan berdasarkan UUD. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden tidak kebal terhadap UUD. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden untuk melaksanakan tugasnya.
  
Pasal  5
(1)  Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*
(2)  Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 

Makna: Selain kekuasaan eksekutif, Presiden memiliki kekuasaan legislatif bersama DPR.

Pasal  6
(1)  Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain  karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***
(2)  Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.***

Makna: Syarat-syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang, salah satunya adalah bahwa Presiden beserta wakilnya merupakan warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menjadi warga negara lain atau mengkhianati Indonesia serta mampusecara rohani dan jasmani melaksanakan tanggung jawab.

Pasal  6A
(1)  Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. ***
(2)  Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.***
(3)  Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***
(4)  Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****
(5)  Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***

Makna: Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat telah percaya sebelumnya bahwa calon tersebut mampu memimpin rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Calon yang mendapat suara lebih dari lima puluh persen dan sedikitnya dua puluh suara dari tiap provinsi akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jika tidak ada yang mencapai suara demikian, diadakan pemilihan umum kedua dengan calon dari pasangan pertama dan kedua yang memperoleh suara terbanyak. Ketentuan lainnya diatur dalam undang-undang.


Pasal 7
     Presiden dan Wakil Presiden  memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali  dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.*

Makna: Presiden dan Wakil Presiden dapat memangku jabatan paling banyak dua kali masa jabatan.

Pasal 7A
     Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***

Makna: Presiden dan Wakil Presiden tidak kebal hukum, dapat diberhentikan jika terbukti melakukan tindak pidana berat.

Pasal 7B
(1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau  Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.***
(2) Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.***
(3)  Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.***
(4)  Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi.***
(5)  Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran  hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan  usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.***
(6)  Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. ***
(7)  Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat.***

Makna: Presiden atau Wakil Presiden tidak begitu saja diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum, namun terdapat alur pemnerhentian yang diatur UUD.

Pasal 7C
     Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.***

 Makna: Presiden tidak memiliki hak membekukan ataupun membubarkan DPR.

Pasal  8
(1)  Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.***
(2)  Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat  menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.***
(3)  Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan   Rakyat   menyelenggarakan sidang untuk  memilih Presiden dan Wakil Presiden  dari dua pasangan calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau  gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****
 
Makna: Wakil Presiden memiliki hak dan kewajiban untuk menggantikan Presiden jika Presiden tidak dapat melanjutkan jabatannya. Dalam hal kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk disidangkan untuk menjadi Wakil Presiden pada MPR. Jika Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan tidak dapat melanjutkan tugas pada masa jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden selambat-lambatnya dipilih tiga puluh hari setelah kekosongan jabatan tersebut melalui siding MPR dengan calon dari usulan partai politik atau gabungan partai politik.
Pasal  9
(1)  Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai berikut : 
     Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :  
“Demi  Allah  saya  bersumpah  akan  memenuhi  kewajiban  Presiden Republik Indonesia (Wakil  Presiden  Republik  Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala  undang-undang  dan  peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden) : 
     “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia)  dengan   sebaik -baiknya   dan    seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang  Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa”.*

 (2)  Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat    mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.*

Makna: Selain memiliki kekuasaaan, Presiden dan Wakil Presiden memiliki tanggung jawab atas kekuasaannya. Tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab kepada rakyat dengan mengatasnamakan Tuhan yang diungkapkan melalui sumpah dan janji sebelum menerima jabatan. Sumpah dan janji tersebut disaksikan MPR atau DPR, yang merupakan wakil dari rakyat, pada persidangan.  Jika persidangan tidak dapat dilakukan, sumpah dan janji dilakukan dengan disaksikan Pimpinan MA.
                                                         
Pasal 10
       Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Makna: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berada di bawah kekuasaan Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden juga memiliki kekuasaan atas militer

Pasal 11
(1)  Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan  Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian  dan perjanjian dengan negara lain.****
(2)  Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.***
(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang  perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.***

Makna: Hak presiden mengenai hubungan dengan negara lain diatur melalui undang-undang.

Pasal 12
      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.

Makna: Presiden menetapkan suatu keadaan dianggap bahaya dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu.

Pasal 13
(1)  Presiden mengangkat duta dan konsul.
(2) Dalam  hal  mengangkat  duta,  Presiden memperhatikan  pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*
(3)  Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*  

Makna: Presiden mengangkat duta dan konsul dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.


Pasal 14
(1)  Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.*
(2)  Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.*

Makna: Presiden berhak member grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15
      Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.*

Makna: Presiden dapat memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya kepada siapa pun yang berhak mendapatkannya dan hal tersebut telah diatur oleh undang-undang.

BAB IV

DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Pasal l6
      Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat  dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.****

Makna: Dewan Pertimbangan Agung merupakan dewan yang bertugas menjadi penasehat bagi Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya.
BAB  V

KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17
(1)  Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
(2)  Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.*
(3)  Setiap menteri  membidangi  urusan tertentu dalam pemerintahan. *
(4)  Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.***

Makna: Ketika menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat oleh Presiden dan dapat juga sewaktu-waktu diberhentikan oleh Presiden. Walaupun Presiden memilik hak pengangkatan dan pembubaran menteri, namun semua itu tetap diatur dalam UUD.


* Amandemen I
** Amandemen II
*** Amandemen III
**** Amandemen IV

0 komentar:

Poskan Komentar